Cegah TKI Ilegal, Dibangun Pelayanan Satu Atap

JAKARTA (KRjogja.com) – Upaya mencegah membanjirnya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan perdagangan manusia (human trafficking) yang bertopeng pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun pelayanan satu atap di tiga provinsi. 

"Ketiga provinsi itu adalah Kalimantan Barat yakni di Entikong (berbatasan dengan Malaysia), Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Tanjung Pinang, dan Provinsi NTT yang akan dibangun di Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor," kata Koordinator Pelayanan Satu Atap TKI, Kemnaker, Reyna Usman,  di Jakarta, Selasa (13/09/2016). 

Pelayanan Satu Atap TKI ini, menurutnya, merupakan tekad Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga bertekad melakukan pelayanan yang cepat, murah, transparan dan jujur kepada TKI. Sedang dipilihnya Entikong dan Tanjung Pinang dipilih sebagai pusat Pelayanan Satu Atap TKI, karena dua kota itu merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI ke Malaysia, terutama TKI ilegal. 

"Untuk NTT dipilih karena merupakan provinsi yang rawan dengan perdagangan manusia yang berkedok pengiriman TKI di Indonesia," tutur Reyna. Terkait hal ini, imbuhnya, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Kepulauan Riau sudah menerbitkan Peraturan Gubernur  (Pergub) tahun 2016 ini sebagai dasar hukum dibentuknya Pelayanan Satu Atap TKI di Entikong dan Tanjung Pinang. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI