Cipta Kerja Jembatan Mitigasi Covid-19 dan Reformasi Struktural

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Reformasi struktural menjadi agenda besar pemerintah mengembalikan perekonomian nasional dalam melawan tekanan pandemi Covid-19. Adanya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang.

Pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Formulasi ini kebijakan ini diharap mampu untuk mendukung guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk menstimulasi permintaan masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi sektor yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian yaitu otomotif dan properti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (07/04/2021).

Pemerintah juga mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi Covid-19. Diantaranya tambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan, serta relaksasi KUR berupa perpanjangan waktu dan penambahan limit plafon KUR.

Akses pembiayaan juga diperluas dengan peluncuran KUR Super Mikro. Per 5 April 2021 telah terealisasi kepada 306.239 debitur dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp2,52 triliun.

Program penting lainnya adalah Kartu Prakerja yang sudah mencapai gelombang ke-16. Secara kumulatif, sebanyak 60 juta peserta telah mendaftar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota.

Pada tahun 2021 sebesar Rp786 miliar insentif telah disalurkan. Di penghujung sambutannya, Airlangga Hartarto juga mengatakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah keharusan melakukan digitalisasi di semua aspek, termasuk ekonomi digital.

“Untuk itu, Pemerintah mengembangkan Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital untuk melengkapi inisiatif Making Indonesia 4.0 yang difokuskan pada sejumlah sektor,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI