Daerah Belum Optimalkan JKN-KIS, Mendagri Siapkan Sanksi

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta,Rabu (23/05/2018) menegaskan daerah yang belum mengoptimalisasi  JKN -KIS akan dikenakan sanksi.

"Sanksinya ada tapi tidak bisa saya sampaikan. Setidaknya ini merangsang daerah," kata Tjahjo usai acara UHC Award yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta.

Tjahjo mengingatkan bagi daerah yang belum melaksanakan inpres tersebut, atau bahkan menahan anggaran daerahnya untuk tidak menjalankan program JKN-KIS, pihak kejaksaan atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertindak. "Ada satu daerah yang menyimpan dananya, itu ada. Ya kita ingatkan lewat tangan orang lain, lewat kejaksaan, lewat KPK, segala macam cara kita dorong," tegas Tjahjo.

Tjahjo menegaskan bahwa seluruh masyarakat dari berbagai lapisan harus terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. "Kami sudah mengeluarkan Permendagri untuk memonitor, menginstruksikan, memperhatikan semua kepala daerah baik gubernur, bupati bahwa program ini harus 'clean and clear' semua masyarakat tanpa terkecuali," jelas dia.

Mendagri memberikan apresiasi kepada empat provinsi, 28 kota dan 92 kabupaten yang sudah lebih dulu mencapai UHC di tahun 2018. Pemerintah menargetkan minimal 95 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS pada 1 Januari 2019 untuk cakupan jaminan kesehatan secara semesta. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018  dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. 

Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia. (Ati)

BERITA REKOMENDASI