Daerah Harus Punya Gebrakan dalam Pengelolaan Anggaran

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA (KRjogja.com) – Komite I DPD RI prihatin masih banyak anggaran di daerah yang terparkir di bank, padahal di satu sisi negara sedang mengalami defisit anggaran. Hal ini dikatakan Ketua Komite I, Ahmad Muqowam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I dengan Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu  (24/8).

 

Lebih lanjut Ahmad Muqowam mengatakan banyak persoalan dalam pengelolaan anggaran di daerah. Pemerintah daerah lebih suka “memarkirkan” dana di Bank dari pada mengelolanya untuk membangun daerah. Ia menilai, daerah perlu upaya lebih cerdas dalam mengelola anggaran untuk memajukan daerahnya. “Faktanya banyak daerah yang nyata-nyata menyimpan uangnya mengendap di bank sampai senilai 214T, padahal negara lagi kurang uang,” tukasnya.

Lebih lanjut Muqowam mengatakan, melalui audiensi dengan PKKN diharapkan dapat memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran terkait dengan dana desa untuk percepatan pembangunan di daerah. “DPD meminta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang revolusioner dalam meningkatkan kebijakan ekonomi di daerah, karena sampai saat ini dana desa juga belum ada geliatnya,” tambahnya.

Selain itu, Senator asal DIY, Cholid Mahmud mempunyai ide bahwa diperlukan suatu buku panduan khusus yang dibuat untuk membuat pengelolaan dana daerah dan dana desa sehingga dapat diaplikasihkan ke semua daerah dan lebih efektif. (Sim)

 

DPD

BERITA REKOMENDASI