Dana Assesmen Nasional Pengganti UN Disiapkan Rp155 Miliar

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dana pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) pengganti UN sebesar RP 155 Milliar.
Demikian Sekjen Kemendikbud  Ainun Na’im ,dalam webinar Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (27/10) malam.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim mengatakan pelaksanaan asesmen berbeda dengan UN, lantaran bukan hanya siswa yang dijadikan target pengujian.

Kemdikbud sudah mensosialisasikan AN, khususnya kepada DPR yang saat ini juga masih dalam masa reses sampai 8 November mendatang.

“Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering sampaikan baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum,” jelas Ainun.

Untuk jadwal sosialisasi secara matang dan komprehensif, pihaknya akan menyampaikannya dalam waktu dekat. Mengingat rencananya AN akan diterapkan mulai Maret 2021.

“Jadwal bisa kita sampaikan kemudian. Nanti (jadwal) kita sampaikan secara lebih lanjut,” pungkasnya.

Pelaksanaan asesmen berbeda dengan UN, lantaran bukan hanya siswa yang dijadikan target pengujian.

Meski jumlah siswa yang mengikuti asesmen lebih sedikit dibanding UN, ia mengklaim aspek yang diuji lebih komprehensif dan melibatkan kepala sekolah serta guru.

“Kita tidak [melakukan asesmen untuk] evaluasi siswa, yang evaluasi siswa itu guru,kami lakukan [asesmen untuk] evaluasi kepada kepala sekolah dan tentu daerah sehingga apa yang kita lihat lebih komprehensif,” lanjutnya.

Pelaksanaan Asesmen Nasional tidak berbentuk tes seperti Ujian Nasional. Hanya beberapa siswa yang menjadi sampel untuk mengikuti Asesmen Nasional.

“Kalau hanya evaluasi siswanya itu lebih sedikit, karena kita tidak memberikan tes seperti UN kepada semua siswa. Hanya sampel saja, seperti halnya PISA itu kan hanya sampel saja,” ujar Ainun

Pelaksanaan Asesmen Nasional akan berbeda dengan Ujian Nasional, karena bertujuan untuk mengevaluasi dan pemetaan capaian pendidikan pada suatu sekolah. Evaluasi terhadap siswa bakal dilakukan oleh guru.

“Asesmen yang menggantikan UN itu tentu tidak sama dengan UN dan yang kita evaluasi atau kita tidak langsung mengevaluasi siswa. Yang mengevaluasi siswa itu ya guru atau sekolah. Karena para guru itulah yang tahu dan siswa itu dievaluasi secara lebih komprehensif,” tutur Ainun.

“Kemudian kita melakukan evaluasi kepada sekolah dan tentunya juga daerah sehingga apa yang kita lihat itu lebih komprehensif,” tambah Ainun.

Evaluasi dari Asesmen Nasional juga akan dilakukan kepada guru dan kepala sekolah. Sehingga tidak hanya siswa yang akan menjalani evaluasi.

“Yang kita evaluasi adalah institusi pendidikannya, tapi tidak hanya siswa yang kita lakukan. Kita juga melihat sekolahnya melihat kepala sekolahnya, gurunya, dan sebagainya,” pungkas Ainun.

Hal senada disampaikanKepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Samsuri mengatakan Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional  diperkirakan bakal memakan biaya sekitar Rp155 miliar.

“Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya,” kata Samsuri melalui konferensi video, Selasa (27/10).

Dalam pelaksanaan asesmen, ia menjelaskan bakal ada pendampingan untuk sekolah dan guru serta sosialisasi yang termasuk dalam pembiayaan tersebut.

Angka ini merosot jauh dibanding anggaran untuk asesmen yang sebelumnya diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kepada Komisi X DPR RI.

Mengutip data anggaran yang dipaparkan Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X pada September lalu, anggaran untuk Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mencapai Rp478,4 miliar.

Untuk diketahui Asesmen Nasional terdiri dari tiga pengujian, yakni AKM dan Survei Karakter yang dilakukan kepada siswa, serta Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.

Rinciannya sebanyak Rp358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi. Kemudian Rp120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.

Berkaca pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2019, dana yang dikeluarkan hanya Rp211 miliar. Dana ini ditekan dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp500 miliar.

UN kemudian dibatalkan karena kondisi pandemi Covid-19. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk UN digeser ke penanganan corona yang jumlahnya mencapai Rp405 miliar.(ati

BERITA REKOMENDASI