Dana Kelurahan Percepat Kesejahteraan

Editor: KRjogja/Gus

BOGOR, KRJOGJA.com – Tujuan utama Dana Desa dan Dana Kelurahan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, baik yang berada di desa maupun yang berada di kota (di kelurahan). Dengan dana tersebut diharapkan angka kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan bisa berkurang drastis.

"Kita ingin kesenjangan pendapatan antar warga baik di pedesaan maupun di perkotaan juga semakin kecil," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11) .

Hadir pada acara rapat terbatas tersebut, sejumlah menteri, termasul Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait dengan Dana Desa, Presiden menjelaskan,  anggaran tersebut setiap tahunnya naik. Dalam empat tahun ini, pemerintah telah menyalurkan Rp 187 triliun Dana Desa dan untuk 2019 meningkat 16,7% lag. dari Rp60 triliun tahun ini menjadi Rp 70 triliun.

Presiden menegaskan, dirinya ingin agar pemanfaatan untuk Dana Desa ini betul-betul didampingi, dikawal dan fokus mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan.

Sedangkan untuk Dana Kelurahan, Presiden Jokowi menegaskan,  ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sudah beberapa tahun yang lalu beberapa walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) memunculkan Dana Kelurahan ini, 3 tahun yang lalu untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia, menghadapi permasalahan juga yang semakin kompleks mulai dari kemiskinan, ketimpangan antar warga, lapangan kerja.

Merespon keinginan aspirasi para walikota tadi dalam APBN 2019. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun.

Presiden meminta Menteri Keuangan agar segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga segera bisa dimanfaatkan. Sementara kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden meminta agar menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan Dana Kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan.

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai UU yang disetujui pemerintah dan DPR, telah dialokasikan dana untuk kelurahan atau yang disebut Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun pada 2019.
Menurut Menkeu, pemerintah akan membagi kelurahan dalam tiga kelurahan, yaitu kelompok yang memang sudah baik, kelompok yang masih sedang dan kelompok yang tertinggal.

Instruksi Presiden, ungkap Menkeu, seluruh Dana Kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana untuk kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work

seperti Dana Desa.

Kementerian Keuangan, jelas Sri Mulyani, juga menggunakan mekanisme, Dana Kelurahan ini tidak mensubstitusi atau tidak menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang seharusnya sudah dialokasikan oleh kabupaten dan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk kabupaten yang memiliki lurah dan desa maka dana kelurahannya harus minimal sama dengan dana desa yang paling kecil atau 10% dari APBD dikurangi DAK. (Sim)

 

 

BERITA REKOMENDASI