Dana Minim, Kementerian PPA Tetap Rampungkan Perintah Presiden

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kecilnya anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),tidak menyurutkan KPPA dalam penanganan terhadap perempuan dan anak.

“Di tahun 2020 ini Kemen PPPA mendapatkan dana yang jumlahnya kurang dari tahun lalu. Tentu itu tidak menurunkan semangat kita dan tidak menjadi kendala untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam acara temu media, di Jakarta.

Pada tahun 2019 anggaran untuk Kemen PPPA sebesar 493,6 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 273 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum dikurangi kebutuhan gaji pergawai, biaya operasional, dan lain sebagainya.

Bintang mengatakan anggaran yang minim tersebut akan dioptimalkan untuk memenuhi lima isu prioritas dari Presiden Joko Widodo terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun lima arahan tersebut antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

"Di tahun 2020 ini prioritas yang dilakukan adalah penanganan kasus dari hulu ke hilir bisa kita lakukan. Untuk anak melalui pencegahan, penanganan, sampai terintegerasi sosial, sedangkan perempuan yaitu pencegahan, penanganan dan pelayanan, serta pemberdayaan terutama bagi para korban atas kasus-kasus yang terjadi," jelasnya.

Bintang menyebut pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait perempuan dan anak mulai dari Kementerian dan lembaga sampai lembaga swadaya masyarakat. Menurutnya, Kemen PPPA pasti menemui keterbatasan dalam pelaksanaan program mengingat dana yang dimiliki sangat terbatas.

Pada kesempatan tersebut, Bintang juga berharap ada penambahan anggaran untuk tahun depan mengingat Kemen PPPA memiliki tugas dan fungsi yang luas salah satunya dengan melakukan proses penindakan kasus. Perluasan tersebut, lanjut ia, akan sulit berdampak maksimal jika anggaran yang dimiliki jumlahnya masih tetap atau cenderung berkurang.

"Tugas dan fungsi Kemen PPPA diperluas bukan hanya koordinatif saja, tapi juga penindakan. Kalau penambahan tugas dan fungsi, tapi dananya tetap, kita sulit berbuat maksimal," pungkasnya.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI