Dana PSO Kereta Api, Kemenhub Kucurkan Rp2,390 Triliun

JAKARTA.KRJOGJA.com -Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengucurkan dana public service obligation (PSO) untuk angkutan kereta api tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,390 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan 14 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 2,094 triliun.

Penandatanganan kontrak PSO tahun 2018 tersebut dilakukan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Zulkifli bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017). Masa berlaku kontrak PSO ini mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2018.

"PSO ini merupakan penugasan pemerintah kepada PT KAI untuk penyelenggaraan angkutan kereta api kelas ekonomi. Kontrak efektif berlaku mulai 1 Januari 2018 dan berakhir pada 31 Desember 2018," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri.

Zulfikri menjelaskan, dana PSO tersebut dialokasikan untuk kereta api (KA) kelas ekonomi antar kota dan KA perkotaan. "Dengan PSO ini diharapkan layanan PT KAI akan lebih meningkat. Masyarakat juga diharapkan semakin bisa menikmati layanan kereta api yang aman, nyaman dan harganya terjangkau," ujarnya

Adapun PSO KA antar kota terdiri dari KA jarak jauh dengan frekuensi perjalanan sebanyak 5.840 dan proyeksi penumpang sekitar 4.560.310 orang. Untuk KA ini mendapat alokasi PSO sebesar Rp 173,7 miliar lebih.

Kemudian KA jarak sedang dengan frekuensi perjalanan sebanyak 8.760 dan penumpang sekitar 5.604.940 mendapat alokasi PSO sebesar Rp 235,6 miliar lebih. Sedangkan KA Lebaran dengan frekuensi perjalanan sebanyak 72 dan proyeksi penumpang 56.232 mendapat PSO sebesar Rp 2,396 miliar.

Sementara KA perkotaan meliputi KA jarak pendek dengan frekuensi perjalanan sebanyak 40.150 dan proyeksi penumpang 29.112.111 mendapat alokasi PSO sebesar Rp 575,95 miliar. Kemudian KRD dengan frekuensi perjalanan sebanyak 22.995 dan proyeksi penumpang sebanyak 9.321.735 mendapat PSO sebesar Rp 235,679 miliar. Sedangkan KRL dengan proyeksi penumpang 320.026.523 mendapat akokasi PSO sebesar Rp 1,297 triliun.

Zulfikri mengatakan, meski KA-KA tersebut mendapatkan subsidi PSO bukan berarti pelayanan yang diberikan maupun keselamatan perjalanan terbaikan. "Justru dengan PSO ini pelayanan dan keselamatan tetap diutamakan," tegasnya.

Zulfikri juga berharap, dengan ditekennya kontrak PSO tersebut pada kurung waktu 2018 tidak ada kenaikan tarif KA ekonomi. Pasalnya, dana yang dikucurkan pemerintah untuk PSO bisa mendukung operasional PT KAI. (Imd)

BERITA REKOMENDASI