Dana Rp 5,5 Triliun Dikucurkan Pemerintah untuk ‘Pulihkan’ Papua

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat di Papua. Dana tersebut oleh pemerintah pusat telah disalurkan untuk kedua provinsi tersebut.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

"Anggaran besar itu dinilai cukup untuk digunakan mengelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Puan Maharani.

Di sisi lain, melalui Menteri Keuangan dan Kemendagri, Puan juga meminta dilakukan evaluasi dana otsus tersebut. Pihaknya akan melihat perkembangan lebih lanjut setelah dana itu disalurkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mendesak untuk mengevaluasi dana otsus. Ia menduga, kasus wabah campak dan gizi buruk di Asmat Papua terjadi akibat tidak efektifnya penggunaan dana otsus. Dana tersebut hampir Rp 5,5 triliun ditambah infrastruktur Rp 2,4 triliun. "Ini dana besar bagi Papua. Kita lihat dari waktu ke waktu tak membuat perubahan yang lebih baik untuk kondisi Papua," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau kerja khusus untuk mengatasi masalah kesehatan dan pendidikan di Papua. Rencana pembentukan satgas atau satker diungkapkan Puan usai menggelar rapat koordinasi antar kementerian, kemarin.

Satker atau satgas yang akan dibentuk terdiri  unsur-unsur kementerian dan lembaga pemerintah seperti Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Kesehatan dan Kemenko PMK. Pemerintah telah bekerja serius dan bergotongroyong dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

Sejak pertengahan Januari8, pemerintah telah mengirim satgas dari unsur TNI, Polri dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.Kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antar kementerian, sehingga perlu dilakukan penajaman-penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif.

Menko PMK Puan Maharani juga mengungkapkan, pada 23 Januari lalu, telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahan, yaitu kesehatan, sosial budaya, infrastruktur dan aspek tata kelola pemerintahan. Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat. Adapun aspek infrastruktur yakni terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM, sementara aspek tata kelola pemerintah terkait koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang.

Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat.(Ati)

 

BERITA REKOMENDASI