Dari Pada Revisi PP 109/12, Lebih Baik Pemerintah Membuat Road Map IHT

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sekiranya Pemerintah sudah memiliki road map industri hasil tembakau (IHT), tidak lagi diperlukan rencana merevisi kebijakan yang sudah dibuat, arena semuanya sudah terencana dengan baik. Daripada merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012, lebih baik Pemerintah secara bersama sama dengan seluruh stake holder yang ada di negara ini, duduk bersama membuat peta jalan atau road map IHT Nasional.

Adapun PP No.109/2012 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan. “Karena itu Pemerintah perlu membuat road map industri hasil tembakau. Dengan adanya roadmap kita memiliki kepastian jangka panjang 10 tahun mendatang guna menjaga keseimbangan antara menjaga keberlangsungan IHT di Indonesia dengan upaya penurunan prevalansi perokok usia dini, salah satu contohnya,” kata Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Benny Wachjudi kepada pers kemarin.

Dijelaskan Benny Wachjudi, Pemerintah pernah membuat roadmap IHT yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian di tahun 2014-2015, dan setelah itu dibuat road map lanjutannya. Hanya road maap lanjutan tersebut dibatalkan oleh suatu keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengajuan judicial review suatu kelompok masyarakat.

Harusnya, lanjut Benny Wachjudi, saat ini Pemerintah duduk bersama kembali membuat road map IHT dengan melibatkan semua stake holder, baik dari. pelaku industri rokok, organisasi industri rokok, perwakilan perwakilan petani dan buruh rokok, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kesehatan termasuk kelompok masyarakat (LSM) Kesehatan yang anti tembakau. Sehingga semua suara terwakili dan kebijakan yang dibuat tidak lagi perlu direvisi, karena sudah direncanakan dan dibahas sangat matang dalam road map tersebut.

Menurut Benny, pihak IHT sendiri sangat siap berdialog termasuk dengan kelompok masyarat anti tembakau yang selama ini sering melakukan kampanye buruk soal rokok. “Tapi nyatanya tidak pernah ada undangan untuk berdialog dari kelompok atau lembaga swadaya masayrakat (LSM) anti rokok,” ungkapnya.

Namun demikian, Benny Wachjudi tidak menampik, kehadiran kelompok anti tembakau yang terus menyerang dan menyudutkan IHT, kemungkinan disukai oleh salah satu kementrian. Untuk itu, ia meminta Pemerintah tidak memperhatikan atau mendengarkan suara kelompok mereka yang menyudutkan IHT.

Pemerintah lebih baik fokus pada penanganan Covid-19 di Tanah Air untuk pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bangsa. “Untuk kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian mungkin tidak terlalu suka dengan kelompok anti tembakau,” kata Benny.

Dijelaskan Benny Wachjudi, sudah puluhan tahun IHT terus diserang kelompok anti tembakau. Kelompok ini memiliki dukungan skala global termasuk kalangan media massa main stream nasional dan internasional. “Seharusnya kami (IHT) juga menginginkan pendapat kami disuarakan oleh kawan-kawan media media nasional untuk kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara,” pinta Benny Wachjudi.

Terkait dengan penerimaan negara, Benny Wachjudi menyambut baik wacana Kementerian Keuangan yang tidak akan menaikan cukai rokok pada tahun 2021. Menurutnya sudah mestinya pihak Pemerintah mendengarkan dan mendukung suara dan permintaan dari para pelaku IHT baik soal penundaan kenaikan cukai rokok maupun soal road map IHT.

Kontribusi tembakau terhadap penerimaan negara saat ini cukup tinggi. Dari cukainya saja sekitar 170,3 triliun atau kira-kira 10% dari total penerimaan negara. Karena itu sudah sepantasnya pemerintah lebih memperhatikan dan mendengarkan suara dan permintaan kalangan IHT, daripada kelompok masyarakat yang selama ini menebarkan yang menyudutkan dan menjelek industri rokok.

“Menurut saya untuk tahun ini Pemerintah sudah seharusnya tidak menaikkan cukai dan harga jual eceran rokok dalam rangka meningkatkan geliat sektor industri dan pemulihan ekonomi nasional.,” papar Benny Wachjudi.

Benny sendiri berpendapat, Pemerintah mendapat desakan dari kelompok anti rokok yang meminta menaikan cukai rokok sebesar besarnya, untuk mematikan IHT. Padahal tanpa IHT penerimaan negara akan berkurang cukup signifikan.

Jika tanpa desakan dari kelompok tertentu, Benny yakin Kementrian Keuangan mendukung usulan dari pihak IHT. Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah menjaga independensinya, dengan cara tidak menaikan cukai dan HJE rokok, sehingga IHT dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan menyerap tembakau produk petani nasional.

Pemerintah, khususnya Kementrian Keuangan sendiri pernah beberapa kali meminta pendapat suara pihak IHT. Sayangnya, meski sudah mendapatkan penjelasan dan paparan dari pihak IHT, kebijakan yang diambil masih jauh dari harapan pihak IHT. Hal ini karena Pemerintah khususnya Kementrian Keuangan juga mendengar masukan dari pihak lain termasuk kelompok anti rokok. (Imd)

BERITA REKOMENDASI