Demokrat Jadi Partai Pendukung Pemerintah?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sebagai tindak lanjut pembicaraan Ketua Umum PD SB Yudhoyono dengan Presiden Jokowi tempo hari, Selasa (31/10/2017), jajaran pimpinan DPP Partai Demokrat mendatangi Kemendagri. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, tujuan partainya bersikeras mendesak revisi Undang-Undang Ormas yang baru disahkan, karena alasan prinsip.

Mantan Menkop/UKM ini mengatakan, Demokrat ingin dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo bisa lebih baik. “Dua tahun ke depan pemerintah harus lebih baik. Harapannya begitu,” kata Syarief Hasan. Dikatakan Syarief, kalau kinerja pemerintahan semakin bagus, maka juga akan semakin baik bagi rakyat. Sebab, rakyat yang akan merasakan kinerja pemerintah.

Meski begitu, bukan berarti Demokrat masuk sebagai partai pendukung Jokowi. “Saya pikir belum ya (jadi partai pendukung). Ya memang kan Demokrat kan begitu. Kita dukung pemerintahan kalau memang lebih bagus. Kita kan selalu berikan, kalau ada yang kurang kami berikan input supaya lebih bagus,” tegas Syarief. Ditegaskan, posisi Demokrat masih konsisten sebagai partai penyeimbang.

“Memang posisi kita penyeimbang, jadi kita berikan sesuatu, masukan agar lebih bagus,” kata Syarief. Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang menerima Perppu Ormas menjadi UU dengan catatan. Demokrat mensyaratkan agar segera ada revisi terhadap UU tersebut. Tak hanya Demokrat, PPP dan PKB juga memiliki sikap sama menerima perppu dengan syarat revisi begitu menjadi UU.

Jajaran pimpinan DPP PD ke Kemendagri, dipimpin Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Hinca Panjaitan. Mereka diterima Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo. “Salam dari Ketua Umum kami Pak SBY kepada Pak Mendagri dan seluruh jajarannya. Untuk sama-sama kita bahas revisi UU Ormas dalam waktu yang relatif singkat,” ujar Hinca.

Berbicara kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, mantan Sekum PSSI tersebut mengatakan bahwa selain berkunjung ke Kemendagri, untuk kepentingan UU tersebut, pihaknya juga berencana akan menyerahkan draf setebal 22 halaman itu ke Kementerian Hukum dan HAM. “Terakhir akan kita serahkan ke Komisi II DPR RI,” katanya.

. “Saya mewakili Mendagri, menerima rombongan, untuk menerima naskah akademik, revisi Perppu 2/2017 tentang Ormas,” kata Soedarmo saat menyambut kjedatangan jajaran DPP PD. Soedarmo menambahkan, naskah akademik mengenai revisi UU Ormas yang di sampaikan Partai Demokrat sesuai dengan hasil rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu yang mengesahkanya menjadi undang undang.

“Yang pada saat itu Mendagri menyampaikan siap menerima masukan dari berbagai fraksi dan pemerintah khususnya siap melakukan revisi pasal pasal yang ada di perppu,” ujarnya. Selain itu, Soedarmo mengapresiasi langkah Partai Demokrat yang dengan berinisiatif menyampaikan naskah akademik revisi UU Ormas. Naskah ini akan di jadikan sebagai salah satu acuan pemerintah melakukan revisi.

“Partai Demokrat yang pertama menyampaikan revisi, kami menyampaikan apresiasi karena ada inisiasi yang begitu cepat untuk memberikan masukan terhadap kemungkinan perubahan yang ada di pasal-pasal yang sudah di tetapkan DPR. Naskah ini kami gunakan sebagai masukan untuk revisi atau memperbaiki,” ujar Soedarmo menyudahi acara penyambutan itu. (Edi)

BERITA REKOMENDASI