Di PHK, Pramugari Garuda Akan Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA.KRJOGJA.com – Pramugari Garuda Indonesia, Zita Gracia Sekarsari (48) tengah berencana menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Pasalnya, apa yang dilakukan BUMN penerbangan itu telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

"Saya di PHK Garuda Indonesia dengan alasan sakit. Bahwa menurut  UU 13 Tahun 2003 ayat 1 huruf j, pengusaha dilarang PHK karyawan karena sakit akibat kecelakkaan kerja dan hubungan kerja," kata Zita kepada KRJOGJA.com, di Jakarta, Minggu (22/04/2018).

Zita mengungkapkan, dirinya menderita sakit herniasi nukleus pulposus (HNP) atau saraf terjepit sejak 9 Januari 2015 . Sejak itu ia terus melakukan perawatan hingga dinyatakan sembuh oleh dokter yang ditunjuk perusahaan. "Namun Garuda tidak menerima saya kembali dan malah melakukan PHK sepihak dengan dikeluarkan SK pemutusan hubungan kerja karena Sakit," ujarnya.

PHK Garuda Indonesia terhadap Zita ditandatangani 19 januari 2017 dengan alasan yang bersangkutan sakit dan dinilai tidak mampu bekerja lagi sebagai kabin crew. "Padahal saya sudah sehat. Dokter yang ditunjuk perusahaan juga menyatakan bahwa saya bisa bekerja kembali," jelasnya.

Merasa keberatan dengan keputusan PHK sepihak Garuda tersebut, Zita kemudian minta perlindungan hukum dengan mengadukan perusahaan ke pengawas ketenaga kerjaaan. "Karena PHK yang diakibatkan kecelakaan kerja dan hubungan kerja dilarang undang-undang," ujarnya.

Zita mengatakan, sesuai ketentuan pada Pasal 153 ayat (1) huruf j UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jelas disebutkan, "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan”. "Jadi jelas saya tidak boleh di PHK. Begitu pula dengan ayat 2 jika PHK karena sakit batal demi hukum," ujarnya.

Zita juga mengatakan, dalam tiga kali sidang mediasi dengan Disnaker DKI Jakarta Pusat, justru pihak Disnaker mengeluarkan anjuran bahwa Zita yang sakit boleh di PHK dan diberi pesangon. "Dimana rasa keadilan dan kepastian hukum buat saya. Undang Undang melarang phk sakit, kenapa dinas ketenagakerjaan ikut mem-PHK saya, sehingga saya mengadukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Saya hanya menginginkan kembali bisa bekerja sebagai kabin crew di Garuda Indonesia," paparnya.

Zita mengatakan, kalau pihak Garuda Indonesia tidak mengakomodir keinginannya, dirinya segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri terhadap persoalan PHK Garuda ini. Berbagai langkah persiapan kini tengah disusun dalam upaya proses hukum tersebut. Ia pun berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa turun tangan dengan adanya pelanggaran UU yang dilakukan perusahaan plat merah ini. (Imd)

 

BERITA REKOMENDASI