Divonis 15 Tahun, Setnov Tegaskan Tak Akan Ajukan Banding

JAKARTA, KRjogja.com – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) tak mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP.

Setnov divonis dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta serta subsidair tiga bulan kurungan. Setnov dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

"Ya begitulah (tidak banding) di e-KTP, keputusan kami," ujar salah satu penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Firman menekankan bahwa, keputusan banding ini tetap akan menunggu sikap dari KPK. Pasalnya, apabila Jaksa Penuntut KPK mengajukan banding, maka pihak Setnov juga akan melakukan hal yang sama.

"Prinsipnya begini kalau KPK tidak banding ya kami tidak bandinglah," ucap Firman.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sudah menerima informasi bahwa, pihak Setnov tidak mengajukan banding atas ketukan palu Hakim tersebut.

"Ya, KPK sudah mendapatkan informasi pihak SN menerima putusan hakim Pengadilan Tipikor kemarin tersebut. Saya kira ini dapat mempertegas bahwa semua sangkalan dan bantahan Setnov tidak terlibat dalam kasus e-KTP menjadi tidak relevan," papar Febri terpisah.

Dengan adanya hal tersebut, Febri menegaskan bahwa hal ini sekaligus sepatutnya dipahami dan jafi bukti konkret bagi semua pihak, termasuk pihak yang pernah mengatakan kasus e-KTP tersebut khayalan.

"Seharusnya mereka membaca putusan persidangan ini," tutur Febri.

Febri mengungkapkan, dengan tidak pengajuan banding dari pihak Setnov, maka Jaksa Penuntut KPK pun memutuskan tidak akan melakukan banding.

"Karena sebagian besar tuntutan KPK dipenuhi dan terbukti, maka kami putuskan menerima putusan Pengadilan tersebut," ucap Febri.

Saat ini, kata Febri, pihaknya akan melanjutkan pengembangan kepada pihak lainnya yang diduga ikut andil dalam korupsi yang membuat negara merugi sekira Rp2,3 triliun itu.

"Selanjutnya energi KPK akan fokus pada pengembangan perkara ini, terutama indikasi keterlibatan pihak lain," kata Febri.

Perbuatan Novanto dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Tak hanya itu, Setnov juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang diserahkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembayaran uang pengganti dilakukan setelah sebulan vonis Setnov berkekuatan hukum tetap. Apabila uang dan harta benda yang disita juga tak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Kemudian, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Setnov berupa pencabutan hak politik selama lima tahun usai menjalani masa hukuman. Lalu, Hakim juga tak mempertimbangkan permohonan Justice Collaborator (JC) Setnov. (*) 

 

 

BERITA REKOMENDASI