DIY Dapat Penghargaan IPK Dari Kemnaker

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sebanyak 13 Pemerintah Provinsi mendapat penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari Kementerian Ketenagakerjaan karena dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.

"Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia," kata Menaker M Hanif  Dhakiri di Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Pada tahun 2017 IPK tertinggi berhasil diraih Provinsi DKI Jakarta dengan indeks sebesar 66,11, peringkat kedua ditempati DI Yogyakarta dengan indeks 63, 76 sedangkan peringkat ketiga ditempati Provinsi Bali dengan indeks sebesar 63,48. Hanif Dhakiri menjelaskan, penilaian IPK merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah.

Selain itu, ujarnya, sebagai bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. Karena itu pula, tutur Hanif, pihaknya terus mendorong Pemprov, Pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja di bidang ketenagakerjaan agar permasalahan ini benar-benar menjadi perhatian semua pihak.

Secara keseluruhan,  hasil pengukuran IPK Nasional Tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan IPK nasional sebesar 1,39 poin yakni dari 57,46 pada tahun 2016 menjadi 56,07 di tahun 2017. IPK nasonal tahun 2017 sebesar 56,07 tersebut juga masih di bawah target sebesar 57. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2016-2017.

Berikut Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik berdasarkan kategori urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Kategori besar  terbaik pertama adalah Sulawesi Selatan dengan indeks 61,95, terbaik kedua Jawa Tengah (58,58) dan terbaik ketiga Sumatera Selatan (58,46).

Sementara urusan ketenagakerjaan kategori sedang, terbaik pertama diraih DKI Jakarta (66,11), diikuti terbaik kedua DI Yogyakarta (63,76) dan terbaik ketiga Bali (63,48).  Sedangkan urusan ketenagakerjaan kategori kecil yakni terbaik pertama provinsi Jambi (60,42), disusul terbaik kedua Bangka Belitung (58,83) dan terbaik ketiga Sulawesi Tengah (58,55).

Kemnaker juga memberikan penghargaan IPK terbaik berdasarkan kategori akselerasi indeks terbaik adalah provinsi Kalimantan Tengah dengan indeks 63,48 yaitu peningkatan nilai indeks mencapai 4 poin, tiak ada nilai 0 pada indikator utama, rangking provinsi meningkat 7 peringkat dan data pendukung sangat lengkap dan valid.

Penghargaan peraih indikator utama terbaik IPK tahun 2017 secara berurutan adalah provinsi Jawa Timur (perencanaan tenaga kerja terbaik), DI Yogyakarta (penduduk dan tenaga kerja terbaik), DKI Jakarta (kesempatan kerja terbaik), DIY  (pelatihan dan kompetensi kerja terbaik), Papua (produktivitas tenaga kerja terbaik), Bali (hubungan industrial terbaik), Kalimantan Selatan (kondisi lingkungan kerja terbaik), DKI Jakarta (pengupahan dan kesejahteraan pekerja terbaik) dan (jaminan sosial ternaga kerja terbaik). (Ful)

BERITA REKOMENDASI