DJP Jelaskan Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Pendidikan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara dan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako dan jasa pendidikan di Indonesia. DJP menjamin kebijakan PPN sembako yang saat ini tengah direncanakan pemerintah tidak akan menyentuh kebutuhan masyarakat yang dijual di pasar tradisional serta rencana pungutan PPN sekolah tidak akan dikenakan pada sekolah negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan pengenaan PPN untuk sembako hanya akan menyasar barang kebutuhan pokok berjenis premium. Sementara rencana pungutan PPN sekolah tidak akan dikenakan pada sekolah negeri.

“Kami contohkan barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional ini tentunya tidak dikenakan PPN. Berbeda ketika sembako ini sifatnya premium sehingga barang-barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah kebutuhan pokok premium,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (14/06/2021).

Neilmaldrin menyegarkan pembebasan PPN untuk sembako hingga jasa pendidikan selama ini menciptakan distorsi di masyarakat karena terdapat perbedaan harga yang cukup besar. Dengan kebijakan ini diharapkan keadilan bagi seluruh masyarakat tercipta karena DJP fokus pada golongan menengah bawah yang saat ini sangat terdampak pandemi Covid-19.

“Hal serupa juga terjadi dalam jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu.

Dari pengamatan pemerintah ada sekolah tertentu yang mengenakan iuran sangat tinggi kepada siswanya, maka sekolah-sekolah inilah yang harus dikenakan pajak agar dapat mensubsidi jasa pendidikan non komersial dengan konsumn masyarakat menengah ke bawah.

Namun, dirinya belum mau membeberkan berapa batasan harga bahan pokok premium serta tarif jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN tersebut hingga saat ini. Pihaknya hanya menekankan jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN. Sementara jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dinikmati masyarakat banyak pada umumnya dan sebagainya tentunya ini tidak akan dikenakan PPN. (Ira)

BERITA REKOMENDASI