DJP Kenalkan Materai Tempel Baru Ornamen Nusantara

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014. Desain meterai tempel baru mengusung tema Ornamen Nusantara. Meterai tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia saat ini.

“Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam surat elektroniknya, Jumat (29/01/2021).

Hestu Yoga menyampaikan ciri umum materai tempel baru tersebut diantaranya terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka ‘10000’ dan tulisan ‘SEPULUH RIBU RUPIAH’ yang menunjukkan tarif bea meterai. Kemudian teks mikro modulasi ‘INDONESIA’, blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

“Ciri khususnya adalah warna meterai didominasi merah muda, serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang. Materai tempel baru ini memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, serta tulisan ‘djp’ dan sebagainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hestu Yoga mengungkapkan tema materai tempel baru yang mengusung Ornamen Nusantara tersebut dipilih untuk mewakili semangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang dimiliki Indonesia dan semangat nasionalisme. Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masyarakat masih dapat menggunakannya sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp 9.000.

“Caranya dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp3.000, dua meterai masing-masing Rp 6.000 atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada dokumen,” tandasnya.

DJP mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai (rekondisi). Masyarakat diimbau untuk meneliti kualitas dan memperoleh meterai tempel dari penjual yang terpercaya.

Ketentuan dan pengaturan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021. “Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id,” imbuh Hestu Yoga. (Ira)

BERITA REKOMENDASI