DPD RI Serahkan Usulan Amandemen kepada MPR RI

JAKARTA (KRjogja.com) – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membahas usulan perubahan UUD 1945, khususnya perubahan terhadap penataan kewenangan DPD RI.

Tampak hadir, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan GKR Hemas beserta Kelompok DPD RI. Rapat konsultasi berlangsung di Rapat ketua MPR RI dipimpin oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang dan EE. Mangindaan.

GKR Hemas menjelaskan rapat konsultasi bersama ini membahas usulan perubahan terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 23 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 khususnya perubahan terhadap penataan kewenangan DPD RI. 

Usulan perubahan telah diputuskan dalam Sidang Pleno Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) pada tanggal 15 September 2016 silam dan diserahkan i kepada MPR RI untuk ditindaklanjuti.

"Disini kami mengajukan usulan amandemen sesuai hasil keputusan DPD RI. Usulan amandemen bukan hanya dalam kewenangan DPD RI saja tetapi dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan ,” ujar GKR. Hemas di Jakarta. Selasa. (27/09/2016). (Sim)

DPD

BERITA REKOMENDASI