DPR Bakal Bentuk Pansus Tenaga Kerja Asing, Begini Tanggapan Moeldoko

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah menilai DPR tidak perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

‎Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jika DPR memang membutuhkan klarifikasi terkait aturan tersebut, maka pemerintah siap memberikan klarifikasi.

"Ya perlu penjelasan. Tidak perlu Pansus lah, ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi apa sih sebenarnya," ujar dia, Jumat (20/4/2018).

Dia menjelaskan, secara substansi, sebenarnya tidak ada bedanya perpres yang baru ini dengan aturan yang telah ada sebelumnya. Namun perpres ini ‎hanya menyederhanakan urusan administrasi saja.

‎"Sebenarnya secara substansi tak ada yang berbeda dengan perpres sebelumnya. Hanya yang dilakukan revisi adalah persoalan administrasinya. Kalau dulu enggak jelas, sekarang diatur," kata dia.

Sedangkan masalah keterampilan dan keahlian tetap menjadi syarat utama yang harus dimiliki tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.

"Tapi persyaratan secara substansi, tenaga kerja asing itu harus menduduki pekerjaan yang memiliki skill. Intinya tetap ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki TKA yang ingin bekerja di Indonesia," tandas dia.(*)

BERITA REKOMENDASI