DPR Berharap Presiden Teken UU MD3

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Kami sih berharap Presiden tanda tangan sesuai ketentuan," ujar Bamsoet –sapaan akrabnya– di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Dia juga tak mempermasalahkan jika Jokowi tidak menandatangi UU MD3. Sebab, revisi UU MD3 bisa berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari ditetapkan, sehingga nantinya PDIP dapat mengajukan nama pimpinan DPR yang akan diusung.

"Kalaupun Presiden tidak tanda tangan, kami dapat memahami dan menunggu sampai 30 hari, yaitu jatuh pada tanggal 14/15 Maret," paparnya.

Selain itu, sebut Bamsoet, saat ini belum ada nama yang akan mengisi pimpinan baru. Dirinya berharap nantinya pimpinan yang mengisi dari PDIP dan bisa menjembatani hubungan antara DPR dengan pemerintah.

"Kita sedang membangun jembatan. Jadi yang mempunyai kemampuanlah kira-kira," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut Presiden Jokowi kemungkinan tak mau menandatangani hasil revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR melalui rapat paripurna. Ini karena Presiden terkejut ketika melihat sejumlah pasal hasil revisi yang dianggap merugikan rakyat.

Adapun bagian yang dianggap kontroversial yakni Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan. Pasal itu meminta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. (*)

BERITA REKOMENDASI