DPR Desak Pendaftaran Rekrutmen Satu Juta Guru PPPK Diperpanjang

 

Huda mengungkapkan, selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, baik dari unsur PNS maupun PPPK, memang menjadi beban pemerintah daerah. Makanya, saat ada pembukaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah daerah khawatir akan semakin memperberat beban APBD.

 

“Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat, baik dari segi gaji dan tunjangannya,” jelasnya.

Minimnya sosialisasi tentang rencana rekrutmen sejuta guru PPPK menjadi pemicu keengganan Pemda mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat. Ia menilai Pemda tidak menerima secara utuh informasi program ini, termasuk, siapa pihak yang menanggung beban gaji dan tunjangan guru PPPK.

“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah. Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak agar Kemenpan RB dan Kemendikbud segera melakukan koordinasi dengan Pemda dan berbagai asosiasi guru untuk memastikan kuota peserta rekrutmen sejuta guru honorer terpenuhi. Kemenpan RB dan Kemendikbud harus bisa meyakinkan Pemda jika pengangkatan sejuta guru honorer sebagai PPPK ini tidak membebani keuangan daerah.

BERITA REKOMENDASI