DPR Minta Paspampres Klarifikasi Soal Pembelian Senjata Ilegal

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Komisi Pertahanan DPR RI meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memberikan klarfikasi soal dugaan pembelian senjata ilegal dari seorang tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Sikap itu diutarakan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menanggapi pengakuan tentara AS Audi Sumilat di persidangan yang mengaku terlibat dalam perdagangan senjata ilegal untuk Paspampres Indonesia.

“Paspampres harus memberi klarifikasi ini barang seperti apa, apakah belanja untuk keperluan Paspampres, atau ini bisnis perorangan Paspampres,” kata Abdul.

Abdul mengatakan, pembelian senjata secara ilegal tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista), termasuk senjata bagi Paspampres, selama ini menggunakan APBN. Karena itu tidak diperbolehkan membeli sesuatu yang ilegal.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, jual-beli senjata ilegal tetap tidak diperbolehkan secara hukum meskipun tidak menggunakan APBN, termasuk jual-beli senjata di pasar gelap. Menurutnya, jika pembelian senjata itu dilakukan oleh oknum Paspampres untuk bisnis perorangan, maka hukum yang berlaku harus ditegakkan. (*)

BERITA REKOMENDASI