DPR Minta Pemerintah Alokasikan Dana Darurat Pendidikan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan dana darurat Pendidikan menyusul kompleksitas masalah Pendidikan selama masa pandemic Covid-19. Dana darurat Pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran Covid-19 yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Salah satu persoalan mendasar dari penyelenggaraan Pendidikan selama pandemik ini adalah keterbatasan anggaran. Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat Pendidikan sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada seperti minimnya kuota internet bagi siswa sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan Dana Covid-19,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada wartawan, di Jakarta Selasa (4/8/2020).

Untuk diketahui Presiden Jokowi dalam Ratas Kabinet, Senin (3/8/2020) mengeluhkan kinerja sejumlah kementerian/Lembaga negara terkait kelambanan mereka dalam mempercepat penanggulangan Covid-19. Hal itu salah satunya ditandai dari minimnya serapan anggaran Covid-19. Dari Rp695 triliun anggaran yang disediakan, hingga saat ini baru terserap 20% atau sekitar Rp141 triliun. Jokowi menilai sejumlah kementerian masih terjebak pada rutinas kegiatan dan tidak tahu prioritas.

Huda menjelaskan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menjadi tulang punggung Pendidikan selama masa pandemic diketahui jika banyak memunculkan masalah. Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyak siswa yang belum punya smart phone, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa untuk melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

BERITA REKOMENDASI