DPR Selalu Dukung Pemberantasan Korupsi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak bisa diukur dari jumlah koruptor yang ditangkap dan dipenjara. Menurutnya, kesuksesan dapat dilihat jika sudah tidak ada lagi orang yang melakukan korupsi.

Puan mengatakan diperlukan sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia di hari mendatang.

"Perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Puan.

Dia menyatakan bahwa korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan, karena korupsi menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu juga menurunkan mutu fasilitas publik dan layanan publik, serta menghalangi upaya membangun Indonesia yang produktif, efisien, serta inovatif.

Menurut Puan, upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan menghilangkan metode tatap muka atau menerapkan kebijakan berbasis elektronik untuk mencegah aksi suap seperti e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, atau e-planning.

"Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap," ungkap politikus PDIP itu.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu pun menyampaikan bahwa DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR yang terbuka, transparan, dan akuntabel. (*)

BERITA REKOMENDASI