DPR Tak Sensitif, MUI Menolak Semua Isi RUU HIP

YOGYA, KRJOGJA.com – Muhammadiyah mendesak DPR lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Hal itu dilakukan dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam situasi seperti sekarang, hendaknya mengutamakan persatuan, kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu dalam pernyataan sikap secara daring dari Kantor PP Muhammadiyah, Senin (15/6/2020). Sikap tersebut disampaikan Muhammadiyah terkait RUU HIP yang mendapat penolakan di mana-mana. “Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi UU,” tandas Mu’ti yang didampingi pengurus PP Muhammadiyah, di antaranya Dr Anwar Abbas.

Pernyataan senada disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak semua isi RUU HIP. MUI menilai, RUU tersebut tidak dibutuhkan untuk dibahas di saat bangsa, negara dan masyarakat menghadapi pandemi virus Korona atau Covid-19. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, sesungguhnya RUU HIP tidak dibutuhkan saat ini pada waktu negara sedang berupaya maksimal mengatasi masalah pandemi Covid-19. Seharusnya, semua RUU ditunda pembahasannya.

“Kita fokus pada upaya penyelamatan bangsa dan rakyat dari virus ini,” kata KH Muhyiddin, kemarin.

BERITA REKOMENDASI