DPR Temui Napi Kasus Korupsi, Perizinan Perlu Diperjelas

JAKARTA, KRJOGJA.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan perizinannya ke Kemenkum dan HAM sehubungan Pansus Angket KPK berencana menemui narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu.  Sementara Jimly Asshiddiqie meminta KPK menerima undangan dari DPR terkait hak angket, namun KPK tidak boleh untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum.

Terhadap hal itu Jimly mengaku sudah kasih masukan, datang saja kan namanya juga menyelidiki itu kan hak DPR. “Datang saja. Namun, sepanjang menyangkut proses hukum ada batasnya," tuturnya kepada wartawan di kantor Komnas HAM,  Jakarta, Selasa (4/7/2017). Hak angket, kata mantan Ketua DKPP itu, merupakan hak dari DPR. Meski demikian, Jimly menekankan bahwa KPK mempunyai independensi bila berkaitan dengan hukum.

Ia menekankan demikian, karena demokrasi itu dibatasi oleh hukum, begitu masuk ke materi hukum itu tidak boleh. “Dan KPK punya independensi untuk menolak," kata Jimly seraya mengkhawatirkan ada adu domba antara DPR dengan KPK. Karena itu ia takut jika terjadi benturan antardua lembaga tersebut maka akan merugikan kepentingan warga kebanyakan.

Untuk itu, menurt Jimly, kasih tahu saja yang baik-baik. “Kalau nggak nanti diadu domba orang. Antara lembaga DPR dengan lembaga KPK itu nanti kalau dibenturkan dua-duanya rugi. Akhirnya negara kita juga rugi. Jadi ikutin saja," tandasnya.

Terkait soal hak angket ini,  Pansus Angket KPK berencana menemui narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu. Sehubungan hal itu, menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, KPK menyerahkan perizinannya ke Kemenkum HAM.

Dalam hal ini, kata Febri, bagi KPK sederhana. Maksudnya, ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi artinya pengadilan, seluruh dakwaan atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. “Namun, kalau menurut pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan pansus, silakan saja," tuturnya.

Terhadap hal ini, Febri juga menegaskan bahwa hal itu domain Kemenkum HAM.(Ful)

 

BERITA REKOMENDASI