DPR Terus Perjuangkan Nasib Honorer

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketidakpastian nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang ada di Indonesia mengundang rasa keprihatinan yang mendalam dari legislator Komisi II DPR RI di Senayan sehingga terus berupaya keras untuk memperjuangkan aspirasi dan keluh kesah yang disampaikan para tenaga honorer K2 kepada wakil mereka di parlemen.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Perkumpulan Guru Inpassing, Forgasn PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan juga Adkasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Saya ikut merasakan dan merasa prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh para tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum mampu diakomodir oleh pemerintah. Apa yang mereka sampaikan merupakan perasaan saya pada saat ini terhadap keprihatinan itu. Hal ini akan kami bicarakan pada saat Komisi II melakukan rapat kerja dengan MenPAN-RB agar mendapatkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan ini,” ucap Guspardi.

Dia mengatakan semua aspirasi yang disampaikan kepada Komisi II dalam rapat tersebut sudah dicatat dan akan diteruskan kepada pemerintah. Diantaranya tentang adanya benturan antara perundang-undangan dengan kondisi yang sedang diperjuangkan oleh tenaga honorer. Selain itu juga mengenai persyaratan pembatasan umur yang menyebabkan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan berusia diatas 35 tahun tidak mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

“Begitu pula dengan  nasib guru-guru honorer yang telah lama mengajar di lembaga pendidikan yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Kementerian kita bukanlah kementerian pendidikan negeri tetapi Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga mereka yang mengajar di (sekolah) swasta pun juga berhak untuk diperjuangkan,” papar politisi Fraksi PAN itu.

Guspardi menilai kedatangan para tenaga honorer untuk mengadukan dan menyampaikan keluh kesahnya ke Gedung DPR RI merupakan sebuah langkah yang tepat. “Kewajiban kami adalah bagaimana agar keinginan dan harapan yang disampaikan itu bisa kami mengejawantahkannya melalui suatu kebijakan bersama dengan pemerintah. Perlu ada lex spesialis tentang aturan ini. Kami akan perjuangkan harapan, keinginan dan juga nasib tenaga honorer yang telah disampaikan kepada kami,” tandasnya

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kembali menetes. Ini terjadi saat Titi mengungkapkan betapa menderitanya nasib honorer K2. Belasan tahun mengabdi dengan gaji sangat rendah, tetapi kemudian dibuang pemerintah dengan alasan tidak memenuhi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut jelas menetapkan batasan usia bagi honorer K2 menjadi PNS.

"Kami ini lahir dari PP 48 Tahun 2005 tetapi kenapa kami dibenturkan dengan UU ASN yang ada batasan usia. Perlu bapak ibu Komisi II tahu, 439 ribu honorer K2 saat jadi honorer usianya belum 35 tahun. Namun, karena berbagai aturan membuat kami menua tanpa kejelasan status," papar Titi sambil terisak dalam audiensi dengan Komisi II DPR RI, Rabu (15/1).

Selama ini honorer K2 dibayar Rp150 ribu per bulan, tetapi diterima per tiga bulan. Yang dibutuhkan honorer K2 sekarang adalah payung hukum untuk diangkat menjadi PNS. "Honorer K2 lex specialis. Jangan bicara umur kepada kami untuk menjadi PNS. Kami menua bukan karena kebijakan pemerintah juga yang tidak berpihak kepada honorer K2," tuturnya.

Titi menyebutkan, ada jutaan honorer K2 bersama keluarganya yang menanti regulasi untuk mengangkat menjadi PNS. Status yang mungkin tidak lama diicip karena sudah mendekati masa pensiun. 

Honorer K2 leg specialis. Jangan bicara umur kepada kami untuk menjadi PNS. Kami menua karena kebijakan pemerintah juga yang tidak berpihak kepada honorer K2," ungkapnya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI