Dukung Aksi Stranas PK, Pemda DIY Raih Penghargaan Dari KPK

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan terkait dengan inisiatif dan praktik baik yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas keikutsertaan Pemda DIY pada program Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Rabu (26/08/2020)

Penghargaan tersebut diberikan karena Pemda DIY dinilai memiliki performa reformasi birokrasi yang baik yang terbukti dengan beberapa capaian. Diantaranya adalah predikat SAKIP AA selama dua kali berturut-turut, predikat WTP oleh BPK selama 10 kali berturut-turut, Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020, BKN Awards Tahun 2017 dan Tahun 2019 serta beberapa penghargaan lainnya.‎‎

Sultan mengatakan, reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik jika ada kemauan. Oleh karena itu semua pihak harus punya kemauan untuk berubah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, reformasi birokrasi di daerah bisa membawa warna yang dominan dalam menyelenggarakan pembangunan, tapi juga civil society bisa terbentuk dengan baik.

Karena bagaimanapun pemerintah daerah bisa menerjemahkan terbentuknya civil society yang dimungkinkan masyarakat itu jadi subjek dalam berproses untuk maju dan sejahtera. Begitu pula bagi ASN, pengabdian yang memihak pada rakyat menjadi sesuatu yang sangat penting.

“Soal strategi terkait reformasi birokrasi yang dijalankan Pemda DIY. Kami telah coba lakukan dalam penyusunan kinerja, yakni job desc yang terbagi habis, dari kepala daerah hingga eselon empat. Kami menggunakan empat kriteria atau pilar sesuai dengan Balance Score Card yakni kinerja fisik, kinerja keuangan, perencanaan, dan pencapaian kinerja instansi. Sehingga percepatan untuk merit system ini harus bisa dilakukan,” jelas Sultan.

‎Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat menyatakan,situasi pandemi merupakan satu momentum yang tepat untuk berbenah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.‎ Adanya krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk berbenah secara komprehensif. Untuk itu harus dibangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Upaya pencegahan korupsi harus bersama kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, aksi penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu,” tegas Jokowi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan fokus utama yang menjadi kerangka kerja KPK yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan inflasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi. Terkait hal tersebut, KPK telah merumuskan lima fokus area yang dikerjakan yang menjadi komitmen seluruh insan KPK.

“KPK akan melakukan pemberantasan korupsi di bidang bisnis yang terkait tata niaga dan perizinan, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi terkait sumber daya alam. Ada tiga hal yang kami upayakan untuk mencegah praktik korupsi adalah pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi dan penindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan UU,” terang Firli. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI