Ekonomi Nasional Diramalkan Naik 4,6 Persen

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian suram, setidaknya hingga 2022. Pelemahan tersebut tak lepas dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-China dan memanasnya tensi geopolitik di sejumlah kawasan.

Pada 2020, ekonomi Indonesia diprediksi hanya mampu terangkat 4,9 persen atau di bawah target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, 5,3 persen. Bahkan, laju perekonomian dome ditaksir bakal tertekan ke level 4,6 persen pada 2022.

Hal itu terungkap dalam materi paparan Bank Dunia yang beredar di publik. Materi paparan itu disebut telah dipresentasikan di depan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan 2 September 2019 lalu.

"Perlambatan ekonomi global menyebabkan harga komoditas lebih rendah yang akan menekan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih jauh lagi," ujar Bank Dunia dalam materi presentasinya.

Bank Dunia mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi China merosot 1 persen, pertumbuhan ekonomi bakal merosot sekitar 0,3 persen. Pada resesi 2009 lalu, pertumbuhan ekonomi global turun 6,2 persen dari 2007. Di saat yang sama harga komoditas anjlok sehingga pertumbuhan ekonomi domestik melambat sebesar 1,7 persen.

Pelemahan ekonomi domestik juga diperparah oleh produktivitas Indonesia yang rendah serta perlambatan pertumbuhan angkatan kerja. Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi, risiko peningkatan aliran modal yang keluar (capital outflow) juga membayangi Indonesia.

"Aliran modal keluar dapat lebih besar dibandingkan apa yang dihadapi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan menyebabkan suku bunga semakin tinggi dan rupiah yang lebih terdepresiasi," papar Bank Dunia.

Padahal, investasi portofolio membiayai sebagian besar defisit transaksi berjalan (CAD) di Indonesia. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi rentan karena volatilitas investasi portofolio.

Melihat hal itu, Bank Dunia menyarankan kepada Jokowi untuk tidak mengurangi CAD tetapi mengerek investasi asing langsung (FDI) jika ingin tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. (*)

BERITA REKOMENDASI