Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Ini Kata Menteri Lukman

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar rapat evaluasi operasional haji 2018. Evaluasi digelar di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Senin, 24 September 2018.

Dalam kesempatan itu, Lukman mengapresiasi kinerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi pada musim haji 1439H/2018M.

Menurutnya, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Itu telah diakui publik juga oleh kalangan media massa. Bahkan Presiden Jokowi telah memberikan apresiasi atas suksesnya haji tahun ini," ujar Lukman, seperti dikutip dari www.kemenag.go.id, Rabu (26/9/2018).

Meski begitu, Lukman mengingatkan sejumlah inovasi yang harus dilakukan pada musim haji mendatang. Pada 2019 mendatang, kata dia, setidaknya ada delapan inovasi yang akan dilakukan dan empat di antaranya relatif baru.

"Pertama, fast track untuk proses imigrasi jemaah. Inovasi ini akan berimplikasi positif terhadap layanan jemaah karena tidak perlu antri lama setibanya di Arab Saudi. Sejak di Tanah Air, perlu dipersiapkan dengan cermat, akurat dan teliti dan perhitungan yang sangat matang," papar Lukman.

Lalu kedua, lanjut dia, adalah pemondokan atau hotel untuk jemaah haji akan disewa full musim. Menurutnya, pada 2018 ini, sejumlah hotel di Madinah sudah disewa full musim.

Lukman meminta, tahun depan seluruh pemondokan jemaah di Madinah sudah full musim. Hal itu, dinilainya akan memudahkan proses penempatan jemaah selama berada di Kota Nabi.

"Lalu, pemberian nomor pada tenda Arafah dan Mina. Ini dimaksudkan agar setiap kloter sudah mengetahui maktab dan tendanya. Dengan demikian, jemaah tidak perlu berebut tenda sesampainya di Arafah dan Mina," ucapnya.

"Kita yang harus mengatur, bukan muassasah. Pada saat yang sama, kita bisa mengontrol muassasah dalam menyediakan tenda," lanjut dia.

Dan yang keempat, sambung Lukman, adalah revitalisasi satuan tugas atau satgas. Ke depan, menurutnya, jumlah dan kulifikasi harus benar-benar dihitung agar sesuai kebutuhan lapangan.

"Catatan dalam evaluasi ini agar bisa dimatangkan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi nasional," tandas Lukman.(*)

BERITA REKOMENDASI