Fahira Idris Beri Bantuan Hukum Gratis

JAKARTA (KRjogja.com) – Senator Jakarta Fahira Idris bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jakarta, meluncurkan Gerakan Sadar Hukum dan Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GPPA).

Dimana salah satu programnya adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum gratis bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hadir dalam peluncuran ini Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana.

“Saya bersama para pengacara dari DPD HAMI Jakarta dan didukung penuh oleh Polda Metro Jaya akan memberikan advokasi berupa bantuan hukum probono atau gratis kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Saya mau memastikan perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh keadilan yang sesungguh-sungguhnya,” ujar Fahira saat acara Peluncuran Gerakan Sadar Hukum dan Seminar Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, di Polda Metro Jaya, Jakarta (11/08/2016).

Fahira mengungkapkan, di Indonesia kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya, dan Jakarta menjadi salah satu provinsi yang tercatat dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak. Persoalan terbesar yang terjadi saat ini, , Indonesia belum mempunyai sistem perlindungan anak dan perempuan yang komprehensif yang melibakan seluruh elemen masyarakat.

Ketiadaan sistem inilah, kata Fahira yang mengakibatkan angka kekerasan terus naik dan melahirkan berbagai persoalan, salah satunya kebanyakan korban kekerasan takut melapor, baik karena fasilitas pelayanan pengaduan yang belum optimal maupun ketidakpahaman terhadap persoalan hukum.

“Kelemahan sistem ini harus kita isi. Itulah kenapa saya menjalin kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan himpunan advokat agar penanganan kekerasan terhadap anak bisia dari hulu sampai hilir, mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga pendampingan. Gerakan ini akan memberikan ruang bagi korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana, punya mekanisme pemulihan yang jelas bagi korban dan keluarganya, dan mengutamakan hak-hak korban,” jelas Fahira yang juga wakil Ketua Komite III DPD ini.

Selain itu, menurut Fahira, gerakan ini lahir sebagai respon dari diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sering disebut Perppu Kebiri dan untuk mengawal rencana pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (*)

 

 

BERITA REKOMENDASI