FPI Ajukan Praperadilan Penahanan Rizieq

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Tim Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI), Kamil Pasha membeberkan sejumlah alasan gugatan praperadilan yang diajukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait penetapan enam anggota FPI sebagai tersangka termasuk Rizieq Shihab.  Gugatan tersebut resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2020/PN Jaksel oleh tim kuasa hukum.

Kamil menyatakan, dalam gugatan dijelaskan penggunaan Pasal 160 KUHP yang disangkakan kepada Rizieq terkait penghasutan tidak memiliki bukti materiil yang jelas. Bukti materiil ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009.

Menurut dia, pasal tersebut tidak bisa digunakan sebab tidak ada pihak yang merasa dihasut oleh pernyataan Rizieq dalam ceramahnya pada Maulid Nabi di Markas FPI, Petamburan seperti yang disangkakan pihak kepolisian.

“Harus jelas siapa yang menghasut, dan siapa yang terhasut sehingga melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah di pengadilan,” kata Kamil.

Oleh karena itu, menurut dia, bukti tersebut tak mungkin ada. Sebab, sebelum Rizieq ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada bukti delik materiil yang harus menjadi syarat atau menyertai penggunaan pasal tersebut. Menurut Kamil, penggunaan pasal 160 KUHP kepada Rizieq tak lebih dari upaya sejumlah pihak untuk menahan kliennya yang selama ini kritis menyuarakan kebenaran.

Kamil juga mengkritik penggunaan pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disangkakan kepada kelima kliennya. Menurut dia, pasal tersebut juga tidak bisa digunakan sebab tak ada bukti penerapan karantina wilayah sebagai syarat penerapan pasal tersebut. (*)

BERITA REKOMENDASI