FPKB DPR Minta RPJMN Matikan IHT Diubah

JAKARTA.KRJOGJA.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikeluarkan salah satu kementerian serta menjadi acuan kebijakan pembangunan saat ini harus diubah.

Dengan dalih kesehatan, RPJMN tersebut dianggap memusuhi dan akan mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional lewat kebijakan simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi.

Salah satu turunan dari RPJMN adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/02/ 2020 yang akan melakukan simplifikasi dan kenaikan cukai di tahun 2021.

Sementara, IHT merupakan warisan budaya nasional yang bernilai strategis. Selain memberikan sumbangan pemasukan keuangan negara yang besar juga menyerap jutaan tenaga kerja, karena itu sudah sepantasnya dilindungi bukan dimatikan lewat simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi.

BERITA REKOMENDASI