Gali Potensi, DJP Optimalkan Basis Data Perpajakan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya menggali potensi penerimaan pajak semaksimal mungkin dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan selama ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan Pemerintah telah memiliki kewenangan meminta data keuangan berupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lainnya. Hal ini sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 dimana data tersebut secara rutin diterima DJP setiap bulan April.

“69 Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya pun mengirim data terkait perpajakan secara berkala kepada DJP tergantung dari jenis datanya. Tidak hanya itu, Pemerintah aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia, tercatat ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound) dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap bulan September,” paparnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/07/2022).

Berdasarkan data yang bersumber, DJP melakukan pengujian kepatuhan dan pengawasan dilaksanakan terkait pemungutan pajak di Indonesia yang didasarkan Self-Assessment System. Jika terdapat ketidaksesuaian antara data maka akan ditindaklanjuti dengan surat imbauan kemudian dapat berlanjut pemeriksaan.

Apabila data yang diperoleh belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan ditindaklanjuti himbauan mendaftarkan diri atau DJP akan menerbitkan NPWP secara jabatan.

“Dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, DJP juga memetakan Wajib Pajak berdasarkan skala usahanya. DJP membagi Wajib Pajak di KPP Pratama dalam dua kategori, yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Klasifikasi ini dimaksudkan agar pengawasan berjalan lebih efisien,” ujar Neil.

Neil menyampaikan jumlah Wajib Pajak telah tumbuh secara signifikan dari 2,59 juta Wajib Pajak di 2002, saat ini sudah mencapai 45 juta lebih Wajib Pajak yang terdaftar. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Wajib pajak terdaftar juga terus meningkat dari dikisaran 45% di 2010 menjadi 80% pada 2021. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik juga terus meningkat mencapai 96% untuk SPT Tahun 2021 lalu.

“DJP menerapkan cara yang terstruktur, metodis, dan objektif dengan menggunakan Compliance Risk Management (CRM) untuk memetakan profil Wajib Pajak berbasis risiko kepatuhan. Total himbauan yang sudah diterbitkan DJP sebanyak 9,5 juta surat yang ditujukan kepada 3,9 juta Wajib Pajak sepanjang 2019 hingga 2021,” tandasnya.

DJP terbuka terhadap informasi terkait kegiatan usaha atau potensi pajak dari masyarakat. Atas Wajib Pajak yang selama ini belum seluruhnya melaporkan harta dalam SPT Tahunan tahun 2020, DJP belum lama ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Terbaru, pemerintah sudah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP.

“Langkah pengawasan DJP semakin efektif karena didukung basis data yang sudah sangat lengkap, walaupun belum sempurna, namun terus ditingkatkan. Jika ada Wajib Pajak tidak patuh atau tidak mendaftar sebagai Wajib Pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak,” pungkas Neil. (Ira)

BERITA REKOMENDASI