Garam Diusulkan Masuk dalam Kebutuhan Pokok

Editor: Ivan Aditya

MALANG, KRJOGJA.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan revisi beleid terkait penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Revisi untuk memasukkan garam sebagai kebutuhan pokok, yang ujungnya untuk menjaga harga komoditas di tingkat petani.

Beleid yang dimaksud ialah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Diketahui, harga garam petani kerap bergejolak. 

Dalam rapat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto, ada masukan dari petani agar pemerintah ikut hadir menjaga stabilitas harga.

Diketahui, harga garam sempat jatuh menyentuh Rp400 per kilogram (kg) hingga Rp500 per kg. Padahal, harga normal komoditas itu berkisar Rp1.000 per kg. Karenanya, perlu ada revisi PP 71/2015. 

"Pak Menteri Perdagangan (Enggartiasto) sudah berkirim surat ke Pak Presiden (Jokowi) untuk mengizinkan masuknya garam sebagai kebutuhan pokok. Ini artinya, revisi Peraturan Presiden itu," jelas Suhanto. 

Diharapkan revisi aturan main tersebut bisa selesai sebelum 2020 nanti. Revisi peraturan membutuhkan waktu karena terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain untuk mengubah kebijakan mengenai bahan pokok, misal Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (*)

BERITA REKOMENDASI