Gerindra Miinta Pemerintah Tinjau Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendesak Pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, kenaikan iuran khususnya untuk kelas III sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 akan semakin membebani masyarakat. "Kami mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif atau premi BPJS Kesehatan," kata Dasco.

Dia menyatakan pemerintah harus mengusahakan cara lain menutup defisit BPJS Kesehatan yang terjadi selama ini dengan melibatkan pemerintah daerah serta sektor swasta, termasuk membuka potensi dana filantropi.

Selain itu, katanya, Gerindra juga mendesak pemerintah meninjau kembali Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program JKN agar tidak ada keharusan mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.

Dasco menyampaikan Gerindra pun meminta perbaikan data peserta BPJS Kesehatan dengan melibatkan pemerintah daerah. "Ini penting agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran," kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Dia berkata, Gerindra juga mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim kepada rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk kepada industri obat. Berangkat dari beragam masalah itu, lanjut Dasco, Gerindra mendesak pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) BPJS Kesehatan. (*)

BERITA REKOMENDASI