Hadapi Tahun Politik, MUI Minta Kedepankan Ukhuwah

JAKARTA, KRJOGJA.com – Suhu politik di kalangan penyelenggara negara hingga akar rumput, dalam masa Pemilu cenderung naik karena terpecahnya dukungan 'suara'. Karena itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam untuk mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan tidak menebar kebencian dalam menyambut Pilpres dan Pileg 2019.

"Jadi diperlukan persatuan, kesatuan dan kebersamaan seluruh keluarga besar bangsa khususnya persatuan dan kesatuan umat Islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) HM Din Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Selain itu, menurutnya, harus menahan diri dan tidak menebar kebencian, dan menjadikan Pemilu sebagai sarana beradab untuk mengatasi ketidakberadaban. Din menyampaikan demikian, karena  dalam masa Pemilu, suhu politik di kalangan penyelenggara negara hingga akar rumput cenderung naik karena terpecahnya dukungan 'suara'.

Sehubungan hal itu ia juga meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya ancaman berupa merebaknya ideologi komunisme yang bertentangan dengan agama dan falsafah bangsa, Pancasila, akhir-akhir ini. Selain itu, paham liberalisme juga dinilainya telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan.
"Begitu pula radikalisme yang ekstrim baik atas dasar paham keagamaan maupun kepentingan politik," kata Din.

Terkait hal ini, ia menyayangkan adanya sikap pembiaran oleh penyelenggara negara baik di tingkat legislatif maupun eksekutif terhadap paham-paham yang mengkhawatirkan tersebut.

Pada kesempatan ini Din menegaskan bahwa ancaman paling berbahaya adalah adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 terutama dalam kehidupan sosial-politik, kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Untuk itu, pihaknya menyerukan umat Islam agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan pilihan politik serta tak mudah terprovokasi oleh banyaknya berita bohong yang kerap muncul di media sosial.

Persoalan lain yang disampaikan Din Syamsuddin adalah mengenai KH Maruf Amin. Terhadap hal ini ia menegaskan bahwa KH Maruf Amin tetap memegang jabatan sebagai Ketua Umum MUI hingga benar-benar ditetapkan sebagai wakil presiden RI.

"KH Maruf Amin yang jadi calon wapres harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua MUI apabila nanti ditetapkan sebagai Wapres," kata Din. Ini karena tidak boleh ada rangkap jabatan bila nanti Maruf menjabat sebagai Wapres. "Kalau beliau nanti ditetapkan sebagai wapres, maka tidak boleh rangkap jabatan politik," jelasnya.

Tidak ketinggalan Din juga mengakui adanya desakan sejumlah pihak yang meminta Maruf untuk melepaskan jabatan sebagai Ketum MUI pasca pengumuman penetapan capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi hal itu ia menyebutkan bahwa MUI tetap menjaga independensinya dan bersikap netral terkait Pilpres 2019. (Ful)

BERITA REKOMENDASI