Hanura Terancam Absen Pemilu 2019

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Partai Hanura disebut bisa absen di Pemilu 2019 jika konflik kepengurusan masih berlangsung. Ketidakjelasan susunan kepengurusan dapat membuatnya tak lolos dalam tahap verifikasi parpol calon peserta pemilu.

"Kalau parpol itu tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menentukan siapa Ketum (Ketua Umum)-nya, siapa Sekjen (Sekretaris Jenderal)-nya, ya mereka akan punya risiko tidak akan bisa lolos di dalam verifikasi faktual," kata eks Komisioner KPU Hadar Navis Gumay.

Hanura, lanjutnya, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Termasuk, soal dokumen kepengurusan yang disetor ke KPU untuk tahap verifikasi parpol. Dualisme kepengurusan yang saat ini terjadi harus diselesaikan. "Kalau (kepengurusan) mereka sudah berubah ya harus disesuaikan dokumen itu," imbuhnya.

KPU pun, kata Hadar, bakal berpegang dengan kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan kepengurusan dimungkinkan jika ada Surat Keputusan (SK) Menkumham yang baru.  Selain itu, Hadar juga meminta agar tidak ada desakan kepada KPU dalam hal verifikasi partai politik. Menurutnya, KPU harus bisa mandiri dalam menjalankan tugasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI