Harga BBM Non Subsidi Idealnya Mengikuti Mekanisme Pasar

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Seluruh harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi  wajar dinaikkan seiring perkembangan harga minyak global. Apalagi pengguna BBM non subsidi, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex adalah kelompok menengah atas yang mengonsumsi BBM berkualitas dan ramah lingkungan.

Piter Abdullah, Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi juga tidak mengganggu daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM berkualitas yang ramah terhadap lingkungan itu juga tidak banyak berdampak pada indikator ekonomi makro. “Harga Pertamax idealnya naik sesuai harga keekonomiannya,” kata Pieter, Selasa (15/03/2022).

Tahun ini, Pertamina diketahui telah dua kali menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite, untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel. Namun, Pertamina  belum menaikkan harga Pertamax. Bahkan sejak lebih dari tiga tahun terakhir harga Pertamax tidak naik.

Menurut Piter, harga BBM jenis Pertamax sama seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex tidak disubsidi pemerintah, sangat wajar harganya disesuaikan. Apalagi harga Pertamax yang saat ini dijual Rp 9.000 per liter, jauh lebih murah dibandingkan produk RON 92 lainnya dari pesaing yang dijual dikisaran Rp 12 ribuan per liter.

Piter menjelaskan, harga BBM non subsidi wajar saja naik mengikuti harga pasar. Namun Pertamina adalah BUMN yang tidak semata berorientasi bisnis sehingga juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat.

Pertamina membuktikan itu dengan memastikan harga Pertalite (RON 90) tidak naik meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina. Keputusan tidak menaikkan harga Pertalite itu diambil demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli karena masyarakat banyak menggunakan Pertalite.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2021  realisasi konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter dan merupakan BBM jenis Bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Konsumsi Pertalite mencapai 78 persen, di antara BBM jenis Bensin lainnya, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium.

Piter mengatakan, Pertamina tentu harus menjaga ketersediaan pasokan (supply) dan juga mematuhi kebijakan pemerintah dalam hal harga agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. “Selama yang naik bukan BBM bersubsidi, Premium, dan bukan juga Pertalite, kenaikan harga BBM tidak banyak berdampak ke inflasi,” ujar doktor ekonomi dari Universitas Indonesia ini.

Sementara itu , Direktur Eksekutif Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS), Ali Ahmudi Achyak mendukung penyesuian harga BBM non subsidi  karena  pemakainya adalah kelas menengah atas. Konsumen yang menggunakan BBM non subsidi minimal kadar oktan 92  telah memahami makna  BBM berkualitas.  “Penggunaan BBM dengan RON lebih tinggi selain berdampak pada kinerja mesin dan ramah lingkungan, juga semakin mengurangi beban subsidi pemerintah pada BBM berkadar oktan rendah,” ujarnya.

Menurut  Ali, Pertamina sebagai BUMN energi yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM di Indonesia harus cerdas dan kreatif melakukan penyesuaian kebijakan internal maupun eksternal  seperti efisiensi, diversifikasi produk, penyesuaian harga BBM non subsidi, dll. Fungsi ganda BUMN sebagai entitas bisnis yang profit oriented dan PSO (Public Service Obligation) untuk menjaga kepentingan masyarakat luas harus dijalankan secara seimbang dan proporsional.

“Di sinilah peran Pemerintah untuk mengatur BUMN menjadi sangat penting dan strategis. Salah satu strategi yang paling mungkin dilakukan Pertamina saat ini adalah dengan menaikkan harga BBM non subsidi,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya M Sinulingga, sebelumnya meminta para pemilik mobil mewah untuk tidak memakai BBM jenis Pertalite, mengingat produk itu ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dia juga meminta agar bahan bakar untuk masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan mewah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

Meurut Arya, BBM dengan spesifikasi oktan tinggi harus mengikuti harga pasar. Apabila BBM untuk kendaraan mewah itu dibebankan kepada masyarakat menengah ke bawah, situasi tersebut menjadi tidak adil. “BBM yang tidak disubsidi itu diberikan mengikuti mekanisme pasar, ini yang kami harapkan, dan ada kesadaran bagi mereka pemilik mobil mewah ini bersiap mengikuti harga pasar,” katanya. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI