HTI Siap Lakukan Perlawanan Hukum

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com –  HTI menyatakan siap melawan keputusan pemerintah yang secara resmi membubarkan organisasi ini. Didampingi Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, HTI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Yusril memberi mernyataan melalui tulisan yang diunggah ke situs web resmi HTI. “Kami sadar, posisi kami lemah berhadapan dengan pemerintah yang menggunakan Perppu No 2 Tahun 2017 dalam membubarkan HTI ini. Namun, kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapa pun perjuangan itu berat, panjang, dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini,” tulis Yusril.

Ia menyatakan, sejak awal bahwa perppu tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadi diktator. Pasalnya, pemerintah, secara sepihak, berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa due process of law (proses penegakan hukum dan adil dan benar) sesuai asas negara hukum yang dianut Indonesia.

Menurut dia, SK Menkumham tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum sama sekali bukan surat izin, seperti surat izin mengemudi yang dikeluarkan polisi. Izin dikeluarkan agar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang.

“Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu kalau dia punya surat izin yang disebut SIM. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang, seperti mengemudi di jalan raya, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945,” katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI