Hukuman Mati Bagi Koruptor Ada dalam Undang-Undang Indonesia

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyebut, hukuman mati untuk koruptor sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Hukuman ini diberikan apabila seseorang melakukan korupsi dana bencana alam.

"Yang dimungkinkan itu kan kepada orang yang melakukan korupsi terhadap bencana alam, yang menyangkut itu. Tapi kan dalam praktik pernah ada di Lombok yang gempa baru ada kasus seperti itu, tapi kan hukumannya, itu kan ancaman maksimal," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (9/11/2019).

Yasonna belum berani memastikan, apakah pemerintah sudah siap untuk menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Menurutnya, hal itu baru berupa wacana dari Presiden Jokowi.

"Itu Pak Presiden bilang kalau ada wacana itu akan dibahas nanti. Tapi UU-nya sekarang kan ada, yang jelas ada, tapi belum pernah dipakai juga," ucapnya.

Menurut Yasonna, penerapan hukuman mati bagi koruptor khususnya yang melakukan korupsi dana bencana alam harus dikaji mendalam. Jika nilainya besar, tidak ada ampun.

"Itu semua dalam pertimbangan. Kalau memang bencana alam, tapi dia korupsi Rp 10 juta, kan ada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya ada dana bencana alam 100 miliar, dia telan 25 miliar, wah itu sepertiga dihabisi sama dia. Ya itu lain cerita," ujar Yasonna.(*)

BERITA REKOMENDASI