IAP Desak Pemerintah Seriusi Tata Ruang

JAKARTA (KRjogja.com) – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap permasalahan tata ruang di Tanah Air. Dengan demikian, konflik berkepanjangan mengenai tata ruang yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur bisa diatasi.

"Konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Konflik tersebut disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif," Kata Ketua IAP, Bernardus Djojoputro saat kongres IAP di Jakarta, Jumat (03/11/2016).

Kongres yang berlangsung dua hari ini menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut Bernardus Indonesia pada faktanya masih tersandera oleh tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara hingga ruang budaya.

IAP meminta pemerintah agar mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan. "Saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan," tegas Bernadus

Akhirnya, kata dia, berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kota bermunculan disebabkan karena pengaturan Rencana Tata Ruang tidak melalui bottom up planning yang komprehensif. "Contoh, dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, termasuk juga di Bali," ujar Bernadus.

Bernadus menambahkan, IAP sebagai satu-satunya organisasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia merasa terpanggil untuk berkontribusi memberi masukan kepada pemerintah guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional. (Imd)

BERITA REKOMENDASI