Idealnya, Setiap Desa Punya Satu Perawat

JAKARTA, KRJOGJA.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berharap pemerintah daerah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menyediakan satu perawat di setiap desa.

"Kami melihat rata-rata di Pustu (Puskesmas Pembantu) yang ada hanya bidan PTT, tidak ada perawat. Padahal perawat ini pelayanannya menyeluruh, jadi mesti ada juga agar dapat berkolaborasi," demikian  ketua umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, di Jakarta belum lama ini.

Menurfut Harif adanya satu desa satu perawat  dapat menjadi alternatif solusi peningkatan layanan kesehatan. "Selaku pemerintah daerah, saya menyambut gembira adanya usulan program ini, di mana salah satu program prioritasnya adalah peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.

Harif juga mengusulkan kepada Mendes PDTT agar dana desa juga bisa digunakan untuk mendanai satu desa satu perawat ini.Selain itu sudah seh arusnya saat ini pemerintah daerah terus berkonsentrasi terhadap pengembangan layanan kesehatan.

Terbukti dengan hadirnya berbagai sarana penunjang maupun inovasi di bidang kesehatan seperti bantuan mobil ambulance gratis, pembangunan puskesmas satelit dan layanan SIGA 119.

"Namun semua itu tidak akan banyak memberi pengaruh jika tidak didukung oleh semua pihak yang ada.  Selanjutnya, pemerintah daerah terus  mengkaji lebih dalam terkait inovasi ini, tentunya tetap mengacu pada aturan yang ada. Kalau aturan itu mendukung tentu tidak ada masalah," tuturnya.

Harif menambahkan perawat itu tidak hanya mengurusi kesehatan medis di klinik ataupun rumahsakit, tetapi perawat juga bagian dari masalah ketenagakerjaan. Perawat sama dengan tenaga kerja lain, yang seharusnya menerima upah disetarakan sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

Namun begitu, diakuinya, Kemenaker pernah menyodorkan model upah sektoral serupa UMR atau Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi seluruh tenaga perawat yang hingga Oktober 2017 tercatat 384.946 orang. Hanya saja, katanya, Kemenaker pimpinan Hanif Dhakiri mengungkapkan model UMR/UMP sulit dicampuri lantaran kewenangan Pemda setempat sesuai Otonomi Daerah (Otda). (Ati)

BERITA REKOMENDASI