IKNB Beraset Rp 1 Triliun Wajib Memiliki Komite Pengarah

Editor: Agus Sigit

JAKARTA, KRjogja.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank atau POJK MRTI LJKNB yang bertujuan melindungi konsumen maupun industri non bank dari potensi risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 4/POJK.05/2021 yang berlaku bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki aset lebih dari Rp 1 triliun yang wajib memiliki komite pengarah teknologi informasi (TI).

Kepala Departemen Pengawas IKNB 1A OJK Dewi Astuti menyampaikan LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp 1 triliun wajib memiliki komite pengarah TI. Kewajiban adanya komite tersebut sudah disesuaikan dengan volume bisnis IKNB yang dilihat dari total aset serta melihat kompleksitas penggunaan teknologi informasi dalam bisnisnya. Kami pakai patokan Rp 1 triliun karena melihat skala bisnis yang kami anggap cukup dari besarannya maupun kemampuannya untuk memiliki komite pengarahan TI,” katanya dalam media briefing virtual, Senin(7/4).

Dewi mengatakan industri yang telah memiliki aset lebih dari Rp 1 triliun memiliki dampak risiko yang besar. Oleh karena itu, OJK melihat perlu ada komite pengarah TI ini agar pelaksanaan penggunaan TI dalam bisnis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Komite tersebut terdiri setidaknya 4 orang yang perlu masuk menjadi anggota.
“Pertama,ada direktur yang membawahi satuan kerja penyelenggara TI agar dapat mengerti konsep dari peran aktif penerapan manajemen risiko TI agar terlaksana dengan baik. Kedua, direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko yang berperan besar mengelola TI ini dengan baik,” tuturnya.

OJK

BERITA REKOMENDASI