IKNB Beraset Rp 1 Triliun Wajib Memiliki Komite Pengarah

Editor: Agus Sigit

Selanjutnya, Dewi menambahkan ketiga perlu ada pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara TI atau pejabat yang berada di bawah satu level dari direktur yang membawahi satuan kerja penyelenggara TI alias pejabat eksekutif. Terakhir, OJK memasukkan pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja pengguna TI yang bertujuan agar terjadi kesepahaman arah yang sama ketika komite pengarah TI mengeluarkan kebijakan tertentu.

“Kewajiban baru berlaku setahun setelah POJK ini diundangkan. Maka, IKNB yang memiliki aset di atas Rp 1 triliun wajib sudah memiliki komite tersebut pada 17 Maret 2022,” pungkasnya. (Ira)

OJK

BERITA REKOMENDASI