Implementasi PM 108 Harus Segera Diterapkan

JAKARTA.KRJOGJA.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengharapkan Kemenhub harus segera mencabut surat nomor HK.202/I/9/DRJD/2018 mengenai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (PM 108) yang tidak disertai penegakan hukum terhadap operasional angkutan sewa khusus.

"Saya mohon Dirjen (Perhubungan Darat, Budi Setiadi) mencabut surat tanggal 20 Februari 2018 soal implementasi PM 108 yang melarang untuk tidak diambil tindakan. Dan pemerintah harus segera menerapkan aturan terkait operasional angkutan sewa khusus atau online yang tertuang dalam PM 108, tanpa pengecualian," kata Agus Pambagio, di Jakarta, Senin (26/03/2018).

Agus mengungkapkan, sudah terlalu banyak kendaraan pribadi dari daerah yang masuk ke kawasan Jakarta dan sekitarnya, sehingga semakin menambah kepadatan lalu lintas. "PM 108 harus segera ditegakkan dan jangan setengah-setengah. Jika memang pemerintah tidak mau mengimplementasikan aturan tersebut, bebaskan saja negara tanpa adanya acuan hukum yang jelas layaknya di hutan," tegasnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendesak Kemenhub dan Kepolisian untuk secara tegas dan konsisten mengimplementasikan Permenhub No. 108 tahun 2017. "Bahkan kalau perlu memperkuatnya," ujarnya.

Tulus menilai, Permenhub tersebut masih terlalu longgar. Menurut dia, harusnya dibuat Permenhub yang sejalan dengan misi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan taksi online. 

Sementara Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menyatakan, aturan Angkutan Sewa Khusus (ASK) berbasis aplikasi atau taksi online dan taksi regular masih dalam proses pengujian. "PM 108 Tahun 2017 tersebut keluar bukan bermaksud untuk menghambat salah satu jenis angkutan, tapi justru untuk mengakomodasi kedua belah pihak agar setara dan adanya saling menguntungkan antara ASK dan taksi regular," jelasnya. (Imd)

BERITA REKOMENDASI