Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Makin Membaik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan Transparency International (TI) terus naik. Bila di tahun 1999, lantaran warisan orde baru IPK Indonesia berada di peringkat 17 dan merupakan yang paling rendah.

"Hari ini, saya laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah nomor 3," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/12/2017).

Agus menjelaskan, pada laporan TI 2016, IPK Indonesia sebesar 37 naik 1 angka dari tahun sebelumnya. "Arah kita sudah betul, Di tahun 1999 kita terpuruk, hari ini kita nomor 3. Alhamdulillah di 2016 kita bisa salip Filipina dan Thailand," ucapnya.

Bersamaan dengan peringatan hari antikorupsi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penghargaan tertinggi sebagai pejabat negara yang aktif melaporkan gratifikasi ke KPK. Ketua KPK Agus Raharjo berharap penghargaan ini menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk berani melaporkan penerimaan barang yang masuk kategori gratifikasi.

"Jadi dalam penghargaan tertinggi perorangan adalah Bapak Presiden Jokowi, kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla dan ketiga Bapak Menteri Agama," kata Agus Rahardjo,

Sikap Presiden Jokowi tersebut dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan gratifikasi. Apalagi, sikap tersebut dilakukan saat Kepala Negara menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pernah melaporkan pemberian hadiah alat musik berupa bass yang ditandatangani langsung oleh sang basis Metallica Robert Trujillo. Sepekan setelah penyerahan, KPK memutuskan menyerahkan bass tersebut karena termasuk gratifikasi.

Sebelum menjadi Presiden, kata Agus, Presiden sudah menyerahkan barang-barang yang menjadi gratifikasi. "Ingat kan gitar Metallica. Mudah-mudahan jadi contoh untuk kita semua kalau nggak berhak, diserahkan ke negara," kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah melaporkan pemberian dua ekor kuda jenis sandalwood dari warga Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada KPK. Setelah diteliti, dua ekor kuda tersebut akhirnya ditetapkan sebagai milik negara.

Terakhir, Presiden Jokowi melaporkan piringan hitam kelompok musik Metallica yang diberikan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen saat kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November lalu.
"Selain itu, kami juga mau melaporkan gratifikasi, beberapa instansi dan akan kami berikan penghargaan pelaporan gratifikasi," kata Agus.
Terkait Hari Antikorupsi Sedunia 2017 ini, KPK juga meluncurkan LHKPN elektronik yang menolong para pejabat negara tidak perlu lagi mengirim surat ke KPK, tapi cukup mengisi di kantor masing-masing dalam sistem e-LHKPN. Hal ini sangat membantu untuk Pilkada Serentak 2018 karena para calon tidak perlu menulis dalam bentuk surat, namun cukup mengisi dari tempat masing-masing mudah-mudahan akan mempermudah pelaporannya.
Pada Hari AntiKorupsi Sedunia 2017 ini mengambil tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan itu, KPK sebagai penyelenggara berharap agar pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat.

Tujuannya agar ada kepastian hukum dan proses tegas terhadap pelaku korupsi, sehingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing.
Agus Rahardjo mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berada di jalur yang benar, sehingga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sudah lebih bagus dari negara tetangga Filipina dan Thailand. (Ful)

KPK

BERITA REKOMENDASI