Ini Alasan Presiden Memilih Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

BANDUNG, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang diajukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun Maret 2018 mendatang, memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat, serta bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya.

"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja), di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017).

Presiden menegaskan, pengajuan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI sudah sesuai prosedur, karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. "Kita harus mengajukan ke DPR RI terlebih dahulu, mekanisme itu yang kita ikuti. Kita mengajukan KSAU, Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima TNI ke DPR untuk mendapatkan persetujuan," ucap Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyerahkan Surat Presiden Jokowi kepada Pimpinan DPR RI yang diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di DPR RI Jakarta. Dalam surat itu, menurut Fadli Zon, Presiden meminta DPR untuk memproses Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan segera mengkoordinasikan surat tersebut dengan Pimpinan Komisi I DPR RI dan juga fraksi-fraksi. Selanjutnya, mekanisme pemrosesan terhadap pencalonan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna. Kemudian, penugasan itu akan diserahkan biasanya kepada Komisi I," ujar Fadli Zon seraya menambahkan, setelah itu Komisi I akan mengadakan fit and proper test.

Setelah fit and proper test selesai dan disetujui, akan diambil persetujuan dalam rapat paripurna, lalu diserahkan kepada Presiden. "Saya kira masih cukup waktu," ujar Fadli.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, dalam menunjuk Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi berpegang pada UU No 34 Tahun 2004 atau disebut UU TNI. Di pasal itu disebutkan beberapa persyaratan dalam mengajukan pengganti, termasuk hak Presiden untuk mengajukan satu nama sebagai calon pengganti Panglima TNI.

"Di Pasal 13 disebutkan, dalam kaitan dengan Panglima TNI yaitu pernah menjabat Kepala Staf Angkatan, atau sedang menjabat Kepala Staf salah satu angkatan di TNI. Kemudian bisa bergantian," kata Johan Budi.
"Ketiga, Presiden (bisa) mengusulkan satu nama Panglima TNI ke DPR untuk meminta persetujuan. Jadi itu mengacu pada UU TNI No 34 Tahun 2004," imbuhnya.

Selain itu Presiden menilai, Hadi Tjahjanto mumpuni dan memenuhi syarat sebagai Panglima TNI. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada suratnya ke DPR terkait penunjukan Hadi Tjahjanto. "Mengacu pada surat yang disampaikan Presiden kepada DPR meminta persetujuan, karena Pak Hadi dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan yang ada di UU TNI No 34 Tahun 2004 terutama Pasal 13," jelas Johan.  

Terkait adanya kedekatan personal antara Hadi dengan Jokowi, Johan menilai hal itu wajar. "Saya kira semua bukan orang asing bagi Pak Jokowi. Kepala Staf Angkatan di TNI itu semua tentu tidak asing, karena Pak Presiden ini kan atasan atau bosnya masing-masing Kepala Staf, termasuk bosnya Panglima TNI," tambahnya.(Sim/Edi)

BERITA REKOMENDASI