Ini Dia, 7 Penyakit ‘Birokrasi’ Indonesia

SIJUNJUNG, KRJOGJA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, terdapat penyakit birokrasi di Indonesia. Semua itu harus segera diobati guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang  berkualitas.

Untuk mengobati penyakit tersebut, dilakukan melalui implementasi reformasi birokrasi. "Ada enam jurus yang harus dilaksanakan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah," demikian disampaikan MenPAN RB Asman Abnur saat memberikan arahan pada Rakor Reformasi Birokrasi Pemda di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (29/03/2018).

Dikatakan, penyakit birokrasi dimaksud, antara lain masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Akibatnya, pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal sehingga urusan pelayanan kepada publik terabaikan.

Penyakit kedua, kata Menteri PANRB tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK melalui  Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhir-akhir ini. 
"Mereka diduga tersangkut penyuapan dalam kaitan dengan menjual promosi jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan RAPBD, dan gratifikasi untuk memperoleh perizinan."

Menteri PAN-RB menjelaskan penyakit ketiga Inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan.  Penyakit keempat, kualitas ASN  masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Sedangkan persoalan kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata

"Jarang sekali terjadi upaya perubahan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga non struktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional," ungkapnya.

Menteri PAN-RB menambahkan penyakit keenam, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Hal lain yang merupakan penyakit birokrasi adalah perilaku ASN yang belum profesional. Padahal, SDM ASN merupakan unsur yang terpenting dalam birokrasi. (Ati)

BERITA REKOMENDASI