Insentif Pajak Tak Jamin Daya Saing Industri Meningkat

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Bank Dunia menilai banjir insentif pajak tidak ampuh untuk mengerek daya saing industri manufaktur Indonesia di mata dunia internasional.

Hal itu terungkap dalam materi paparan Bank Dunia yang beredar di publik. Materi paparan itu disebut telah dipresentasikan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan 2 September 2019 lalu.

Dalam materi tersebut, Bank Dunia menyampaikan pemberian insentif fiskal tidak dapat menjawab segala persoalan yang menghambat ekspor manufaktur dan keterlibatan Indonesia di rantai pasok global.

"Tidak ada jumlah pemberian insentif pajak dan/atau pembebasan pajak yang dapat mengoreksi persoalan tersebut dan membuat Indonesia kompetitif secara internasional di sektor otomotif, tekstil, elektronik, farmasi, dan industri manufaktur lainnya," seperti dikutip dari materi paparan Bank Dunia.

Padahal, pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana penerbitan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dalam RUU tersebut, pemerintah mengatur beberapa relaksasi fiskal. Salah satunya, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 20 persen pada 2023 secara bertahap.Hal ini bertujuan untuk memberi ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan mengerek aliran modal asing. (*)

BERITA REKOMENDASI