Investasi di Daerah Terhambat Regulasi Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

9YOGYA, KRJOGJA.com – Peluang investasi yang dimiliki daerah sebenarnya cukup besar, namun rumitnya peraturan dari pemerintah membuat kesempatan itu terhambat bahkan tak jarang terbuang. Regulasi tentang investasi pada dasarnya harus menguntungkan daerah agar dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Anggota DPD RI Dapil DIY, Cholid Mahmud menjelaskan Komite IV memandang permasalahan tersebut harus diselesaikan, salah satunya yakni dengan mengaturnya dalam undang-undang. Saat ini DPD RI tengah menyiapkan RUU tentang investasi dan penanaman modal untuk dilakukan pembahasan.

Cholid Mahmud menegaskan, selama ini peraturan,terutama di tingkat pusat dinilainya tidak sinkron. Tumpang tindih peraturan serta panjangnya prosedur yang harus dilalui membuat investasi di daerah sulit berkembang.

“Regulasi-regulasi kemenenterian sektoral di pusat itu banyak yang tidak sinkron sehingga menyulitkan investasi di daerah. Di pusat didorong adanya sistem perizinan satu pintu, tapi seringkali aplikasi yang muncul belum sinkron dengan sistem perizinan yang terpadu itu,” tegas Cholid Mahmud di Kantor DPD RI DIY, Rabu (11/03/2020).

Permasalahan soal investasi juga terjadi di wilayah DIY. Sempitnya lahan serta tingginya harga tanah di daerah ini juga menjadi salah satu kendala yang membuat investasi menjadi lambat berkembang.

“Daerah kita memang sempit, lahannya banyak diatur oleh peraturan. Ini semakin mempersempit lahan untuk investasi dan faktanya investasi di DIY jika menyangkut lahan memang cukup mahal,” tambahnya.

Cholid Mahmud berharap dengan RUU Investasi dan Penanaman Modal maka dapat membereskan hambatan-hambatan tersebut. Kesimpangsiuran aturan-aturan dari kementerian sektoral hendaknya dapat datur dan diselesaikan dengan undang-undang ini.

“Termasuk juga meharuskan koordinasi, karena koordinasi di daerah tidak ada lembaga yang memang secara struktural kuat sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kalau misalnya nanti di undang-undang ini bisa dimasukkan mekanisme itu maka bisa menyelesaikan problem-problem konkret investasi di daerah,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI